Sebagian Masyarakat Menyebut Kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai ‘Bencana Nasional’ di Tengah Gelombang Kritik Kebijakan

Leler – Jawa Tengah (19/02/2026) jurnalistikandalusia – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bermula pada akhir tahun 2024 telah menghadirkan lanskap politik dan ekonomi yang penuh dengan kontradiksi tajam. Di satu sisi, pemerintah menunjukkan ambisi besar untuk memposisikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam panggung geopolitik global melalui kebijakan luar negeri yang ekspansif dan program-program populis berskala raksasa. Namun, di sisi lain, realitas di akar rumput menunjukkan adanya pengabaian sistemik terhadap kebutuhan dasar rakyat, degradasi hak asasi manusia, dan beban fiskal yang mengancam stabilitas jangka panjang negara. Periode 2024 hingga awal 2026 menjadi fase krusial di mana arah masa depan Indonesia dipertaruhkan di tengah jebakan utang yang membengkak dan prioritas anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran oleh berbagai lapisan masyarakat sipil.

Fenomena “cek ombak” menjadi pola komunikasi kebijakan yang dominan, di mana pemerintah seringkali melontarkan wacana kebijakan sensitif seperti kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen atau pembatasan distribusi elpiji tiga kilogram, hanya untuk membatalkannya setelah muncul polemik luas di masyarakat. Strategi ini mencerminkan adanya ketidakpastian dalam perencanaan strategis dan ketergantungan pada reaksi publik daripada kajian akademik yang mendalam. Sementara itu, keterlibatan militer dalam urusan sipil semakin menguat, menciptakan struktur kekuasaan yang lebih sentralistik dan memicu kekhawatiran akan kembalinya model pemerintahan otoriter dalam wajah baru.

Krisis Fiskal dan Jebakan Utang: Narasi Angka yang Mengkhawatirkan

Salah satu titik paling kontroversial dalam pemerintahan Prabowo adalah lonjakan utang pemerintah yang mencapai angka fantastis di akhir tahun 2025. Data yang dihimpun menunjukkan bahwa total utang pemerintah diproyeksikan menyentuh angka Rp 9.638 triliun pada akhir 2025, yang setara dengan 40,46 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini mencerminkan peningkatan agresif dalam penarikan pinjaman untuk membiayai belanja negara yang sangat ekspansif, terutama untuk program-program mercusuar dan janji kampanye yang membutuhkan modal besar dalam waktu singkat.

Meskipun dalam forum internasional seperti World Economic Forum di Davos, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah gagal bayar utang dan menjaga kredibilitas fiskal, para kritikus melihat adanya bahaya laten dari strategi “gali lubang tutup lubang”. Pada APBN 2025 saja, pemerintah menarik utang baru sebesar Rp 736,3 triliun, yang mana hampir seluruhnya digunakan untuk menutupi defisit dan membayar pokok serta bunga utang jatuh tempo yang mencapai lebih dari Rp 1.350 triliun secara akumulatif. Ironinya, di tengah beban utang yang sedemikian berat, pemerintah tetap memaksakan alokasi anggaran untuk proyek-proyek yang manfaat langsungnya bagi rakyat jelata masih dipertanyakan.

Tabel 1: Statistik Utang dan Beban Fiskal Era Prabowo 2025-2026

Keputusan pemerintah untuk membayar utang Kereta Cepat Whoosh menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga memicu kecaman luas. Sebelumnya, proyek ini dijanjikan tidak akan membebani APBN, namun realitasnya menunjukkan bahwa negara harus turun tangan untuk menyelamatkan proyek yang mengalami pembengkakan biaya. Kebijakan ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap prinsip akuntabilitas publik, di mana risiko bisnis dari proyek infrastruktur elit justru dibebankan kepada seluruh rakyat melalui pajak. Hal ini diperparah dengan ambisi diplomatik yang mahal, seperti pembayaran sebesar Rp 16,8 triliun agar Indonesia dapat bergabung dalam lingkaran permanen “Board of Peace War”, sebuah langkah yang dinilai lebih mengedepankan prestise internasional daripada pemenuhan kebutuhan dasar domestik.

Makan Bergizi Gratis: Antara Ambisi Gizi dan Realitas Keracunan Masal

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program unggulan yang paling menyita perhatian sekaligus anggaran negara. Dengan alokasi yang mencapai Rp 335 triliun untuk tahun 2026, program ini memicu perdebatan mengenai prioritas sektor pendidikan. Para pengamat kebijakan publik menilai bahwa rezim Prabowo tampak tidak memahami skala prioritas pembangunan manusia, di mana anggaran sebesar itu justru diambil dari pemotongan dana pendidikan dan kesehatan yang sangat esensial.

Tragedi yang membayangi program ini adalah banyaknya kasus keracunan makanan yang dialami oleh para siswa. Hingga akhir tahun 2025, tercatat lebih dari 5.360 hingga 8.000 kasus keracunan makanan di berbagai daerah, mulai dari Banyumas, Garut, Kudus, hingga Cianjur. Di Banyumas saja, korban melonjak hingga 408 siswa. Meski demikian, Presiden Prabowo merespons data tersebut dengan statistik yang dingin, menyatakan bahwa dengan 8.000 kasus dari 1,4 miliar porsi, program ini tetap dianggap 99,99 persen berhasil. Pendekatan statistik ini dianggap mengabaikan trauma fisik dan mental anak-anak yang menjadi korban, serta menunjukkan kurangnya empati terhadap keselamatan warga negara demi menjaga citra keberhasilan program.

Tabel 2: Distribusi Kasus Keracunan dan Masalah Tata Kelola MBG

Keadilan dalam kepegawaian juga menjadi sorotan tajam. Di saat petugas MBG diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu, para guru honorer yang telah mengabdi belasan tahun justru tetap dibiarkan dengan status paruh waktu yang tidak pasti. Hal ini menciptakan kecemburuan sosial dan menurunkan moral para pendidik. Kebijakan ini mengonfirmasi bahwa pemerintah lebih memprioritaskan operasional program populis jangka pendek daripada penguatan sistem pendidikan yang berkelanjutan. Pengabaian terhadap nasib guru honorer adalah cerminan dari kebijakan yang hanya fokus pada “pemberian fisik” (makanan) tetapi mematikan “pemberi ilmu” (guru).

Degradasi Kemanusiaan dan Represi Politik: Wajah Gelap Demokrasi

Di bawah kepemimpinan Prabowo, ruang demokrasi dan hak asasi manusia mengalami penyempitan yang signifikan. Data menunjukkan lonjakan tajam jumlah tahanan politik (Tapol) yang mencapai lebih dari 600 orang dalam waktu kurang dari dua tahun masa kepemimpinan. Sebagai perbandingan, pada era Megawati, angka Tapol tercatat sekitar 39 orang, yang didominasi oleh aktivis kemerdekaan damai di Aceh dan Papua. Lonjakan drastis di era Prabowo ini mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa reformasi, yang menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan hukum sebagai alat pembungkaman kritik [Image 9].

Kekerasan aparat terhadap warga sipil juga terus berulang tanpa adanya pertanggungjawaban yang jelas. Kasus Randi-Yusuf yang tewas ditembak serta kematian Affan yang terlindas Kendaraan Taktis (Rantis) menjadi pengingat pahit akan militerisme yang masih bercokol kuat dalam penanganan protes masyarakat. Bukannya memberikan ruang dialog, pemerintah justru cenderung menggunakan pendekatan keamanan yang represif. Hal ini diperkuat dengan narasi rasisme yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, menjadi sorotan setelah merespons kritik mahasiswa UGM dengan komentar yang dinilai rasis dan merendahkan. Tindakan pejabat publik yang menyerang martabat personal pengkritik menunjukkan adanya degradasi etika birokrasi yang sangat mengkhawatirkan.

Tabel 3: Statistik Tahanan Politik dan Kasus Kemanusiaan

Kebijakan luar negeri pun tidak lepas dari kontroversi, terutama dengan mencuatnya isu upaya normalisasi hubungan antara Indonesia dan Israel. Langkah ini dinilai melukai perasaan kolektif bangsa Indonesia yang secara historis mendukung kemerdekaan Palestina. Upaya normalisasi ini dianggap sebagai bagian dari ambisi Prabowo untuk mendapatkan pengakuan dari blok Barat, namun dengan mengorbankan prinsip konstitusi yang menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia. Kontradiksi ini menciptakan keretakan antara kebijakan elit di Jakarta dengan aspirasi rakyat di jalanan.

Eksploitasi Papua dan Food Estate: Kerusakan Alam Berkedok Swasembada

Ambisi swasembada pangan dan energi dijalankan melalui ekspansi besar-besaran di tanah Papua. Pemerintah berencana menanam kelapa sawit secara masif demi penyediaan bahan bakar nabati (biofuel), sebuah langkah yang oleh banyak pihak dianggap sebagai potensi “malapetaka” ekologis bagi paru-paru dunia yang tersisa di Indonesia [Image 6]. Proyek Food Estate atau lumbung pangan di Merauke, Papua Selatan, menargetkan pembukaan lahan seluas jutaan hektar, yang secara langsung mengancam keberadaan hutan adat dan keanekaragaman hayati.

Berdasarkan catatan kritis dari WALHI, proyek cetak sawah dan perkebunan tebu di Papua diperkirakan akan melepaskan emisi karbon sebesar 140 juta hingga 299 juta ton CO2. Selain dampak lingkungan, proyek ini memicu konflik agraria yang serius karena mengabaikan hak-hak masyarakat adat atas wilayah leluhur mereka. Masyarakat adat kehilangan akses terhadap pangan lokal, obat-obatan tradisional, dan identitas budaya mereka karena hutan-hutan mereka dikonversi menjadi lahan industri monokultur. Penggunaan personil militer dalam pengawalan proyek-proyek pangan ini semakin mempertegas pola “ekonomi militerisme”, di mana pembangunan dilakukan dengan cara-cara yang meminggirkan dialog dan partisipasi masyarakat lokal.

Tabel 4: Analisis Emisi dan Dampak Lingkungan Proyek Strategis

Program lumbung pangan ini juga dianggap sebagai cara untuk melegitimasi penguasaan lahan oleh korporasi besar yang terafiliasi dengan elit kekuasaan. Keterlibatan tokoh-tokoh bisnis seperti Haji Isam dalam proyek-proyek strategis di Papua menunjukkan adanya konsentrasi ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Sementara itu, anggaran untuk ketahanan pangan yang mencapai Rp 124,4 triliun pada 2025 dan Rp 53,3 triliun pada 2026 justru dialokasikan untuk pembangunan bendungan dan irigasi di lahan baru, daripada memperkuat kapasitas petani kecil yang sudah ada.

Pengabaian Rakyat di Akar Rumput: Kasus Aceh Tamiang

Ketimpangan antara janji manis pemerintah dengan realitas di lapangan terlihat jelas dalam nasib korban banjir di Aceh Tamiang. Menjelang bulan Ramadhan, para korban banjir masih menagih janji bantuan yang tidak kunjung datang. Kutipan dari warga, “Katanya ada bantuan, tapi kami gak pernah dapat,” menjadi simbol dari kegagalan negara dalam memberikan perlindungan sosial yang mendasar di tengah bencana. Distribusi bantuan yang tidak merata dan terhambat oleh birokrasi menunjukkan bahwa prioritas pemerintah lebih banyak tertuju pada program-program yang bersifat seremonial dan berbiaya tinggi daripada penanganan krisis kemanusiaan yang mendesak.

Fenomena di Aceh Tamiang ini kontras dengan kecepatan pemerintah dalam mengalokasikan triliunan rupiah untuk program MBG atau investasi di “Board of Peace War”. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan empati dalam kebijakan publik. Rakyat yang sedang berjuang melawan dampak bencana alam seolah dibiarkan sendiri, sementara dana publik mengalir deras ke proyek-proyek yang seringkali hanya menjadi panggung pencitraan elit. Ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi janji bantuan dasar ini adalah bukti nyata dari prioritas anggaran yang salah arah.

Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa: Sentralisasi Kekuasaan dari Pusat

Presiden Prabowo juga meluncurkan program Sekolah Rakyat (SR) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan. Meskipun narasinya adalah tentang pemberdayaan, para akademisi melihat hal ini sebagai upaya pelemahan kedaulatan desa. Pembentukan 70.000 unit Kopdes dengan anggaran Rp 350 triliun yang diambil dari Dana Desa dianggap sebagai intervensi pusat yang melanggar kemandirian desa yang diamanatkan oleh UU Desa.

Program Kopdes Merah Putih dikritik sebagai gerakan ekonomi negara yang dipaksakan dari atas (top-down), bukan gerakan rakyat yang tumbuh secara organik. Hal ini menciptakan dualisme kebijakan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah ada sebelumnya, sehingga memicu konflik kepentingan dan membingungkan masyarakat desa dalam pengelolaan aset ekonomi mereka. Begitu pula dengan program Sekolah Rakyat yang menargetkan anak-anak miskin ekstrem untuk tinggal di asrama. Meskipun bertujuan baik untuk memutus rantai kemiskinan, model ini dikhawatirkan akan menciptakan segregasi sosial dan stigmatisasi terhadap anak-anak dari keluarga tidak mampu, serta sangat bergantung pada keberlanjutan kebijakan menteri yang sering berganti-ganti.

Kesimpulan dan Analisis Kritis Masa Depan

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam dua tahun pertamanya telah menunjukkan wajah yang sangat ambisius namun rapuh di bagian fondasi. Ambisi untuk pertumbuhan ekonomi 8 persen dan swasembada pangan dijalankan dengan cara-cara yang membebani kas negara melalui utang yang mengkhawatirkan dan pengabaian terhadap kelestarian lingkungan serta hak asasi manusia. Paradoks antara narasi kemajuan di forum internasional dengan realitas keracunan siswa MBG, represi terhadap aktivis, dan penderitaan korban banjir di daerah menunjukkan adanya jurang pemisah yang lebar antara elit penguasa dengan rakyat jelata.

Kebijakan-kebijakan yang dijalankan seringkali menunjukkan “sesat pikir” atau logical fallacy, di mana kuantitas dan statistik dianggap lebih penting daripada kualitas hidup dan keselamatan warga negara. Penempatan personil militer dalam urusan ekonomi sipil dan pembungkaman kritik melalui jalur hukum dan rasisme pejabat adalah alarm bahaya bagi kesehatan demokrasi Indonesia. Jika pola ini terus berlanjut tanpa adanya evaluasi total dan pergeseran prioritas kembali ke pemenuhan hak-hak dasar rakyat serta perlindungan lingkungan, Indonesia berisiko mengalami keruntuhan sosial-ekonomi jangka panjang di bawah beban utang dan kerusakan ekologis yang permanen. Rakyat membutuhkan negara yang hadir dengan solusi nyata atas bencana dan ketidakadilan, bukan sekadar janji-janji populis yang dibiayai oleh utang dan air mata masyarakat adat.

Kepedulian seorang santri terhadap kebijakan pemerintah dan berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab moral yang berakar pada nilai amar ma’ruf nahi munkar. Sikap tersebut bukanlah bentuk oposisi tanpa arah, melainkan wujud partisipasi aktif yang dilandasi ilmu, adab, dan pertimbangan kemaslahatan. Santri hadir bukan sekadar sebagai pengamat, tetapi sebagai penjaga nilai yang menyuarakan kebenaran dengan cara yang santun dan argumentatif.

Lebih dari itu, kepekaan terhadap dinamika sosial dan kebijakan publik menunjukkan bahwa santri memahami dunia literasi secara utuh mampu membaca teks sekaligus konteks. Ia tidak hanya kuat dalam tradisi keilmuan, tetapi juga responsif terhadap realitas zaman, sehingga mampu berkontribusi secara cerdas dan beretika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Saya menulis seluruh artikel ini dengan berpijak kepada sumber-sumber referensi sebagaimana tercantum di bawah ini, sebagai bentuk komitmen terhadap akurasi, literasi yang bertanggung jawab, serta penyajian informasi yang berbasis data dan pemberitaan yang dapat ditelusuri.

Berikut adalah sumber-sumber pemberitaan yang menjadi rujukan dalam penulisan artikel ini, yang memuat informasi, kritik, tanggapan, serta dinamika kebijakan publik terkait isu yang dibahas:

• fajaronline.co.id
  Kebijakan Kontroversi di Era Prabowo – Harian Fajar
• m.kumparan.com
  Prabowo: Dalam Sejarah Kami, Indonesia Tidak Pernah Sekali Pun Gagal Bayar Utang
• youtube.com
  Ahok Kritik Rencana Prabowo Tarik Utang Rp 700 T pada 2026: Ngaco, Kalau dalam Bisnis Udah Ban…
• seknasfitra.org
  Pemerintah Berutang Buat Bayar Utang, Sikap Prabowo Berubah …
• youtube.com
  Ahok Sebut Pemerintahan Prabowo Ngawur Susun RAPBN 2026, Singgung Rencana Utang Rp 700 Tr…
• bijakmemantau.id
  Evaluasi Makan Bergizi Gratis (MBG) – Bijak Memantau
• youtube.com
  Anggaran Makan Bergizi Gratis 2026 Rp335 Triliun | Sindo Siang | 16/08 – YouTube
• cisdi.org
  Picu 5.626 Kasus Keracunan, CISDI Mendesak Presiden Prabowo …
• walhi.or.id
  Untitled – WALHI
• goodstats.id
  Lebih dari 5 Ribu Anak Alami Keracunan Program Makan Gratis, Begini Data Terbarunya!
• cnnindonesia.com
  Prabowo: Statistik Keracunan MBG 0,0007, Program 99,99 Persen Berhasil
• regional.kompas.com
  Dugaan Keracunan MBG di Banyumas, Korban Bertambah Jadi 408 Siswa – KOMPAS.com
• antaranews.com
  Pemkab Banyumas selidiki dugaan keracunan MBG yang dialami siswa SD
• kabarindoraya.com
  Skandal Rasisme Waka BGN: Bungkam Kritik Mahasiswa Pakai …

Ditulis oleh Ramah Tegar Pambudi, Mahasantri S1 Ma’had Aly Andalusia leler

pembahasan komprehensif